AHMADIYAH BLOG NEWS

JAKARTA – Sikap Menteri Agama(Menag) Suryadharma Ali yang turut meminta Ahmadiyah dibubarkan dinilai sebagai bentuk ketakutannya, termasuk Pemerintah Indonesia, terhadap Arab Saudi. Pemerintah dinilai takut kepentingannya, terutama di bidang ekonomi, dicabut oleh Kerajaan Arab Saudi.

 

Cendekiawan muslim Dawam Rahardjo mengatakan, terdapat dua faktor yang menyebabkan pemerintah selama ini membiarkan intoleransi berkembang di Indonesia terutama ketika bersikap soal Ahmadiyah. Faktor pertama, kata Dawam, pemerintah dalam hal ini menteri agama takut terhadap Majelis Ulama Indonesia.

 

Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah merupakan ajaran yang sesat sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu aliran dalam Islam. Namun, Dawan menyesalkan sikap pemerintah yang tunduk terhadap Majelis Ulama yang, menurutnya, tidak mencerminkan pandangan umat Islam di Indonesia.

 

Menurut Dawam, siapa dan pihak mana pun tidak berhak menilai suatu kelompok memiliki ajaran sesat. “Manusia tidak berhak, termasuk orang Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Mereka tidak berhak menuduh satu aliran itu sesat. Aliran apa pun juga. Hanya Tuhan yang berhak menilai itu,” kata Dawam.

 

Sedangkan faktor kedua, lanjut Dawam, menteri agama tunduk terhadap Kerajaan Arab Saudi karena khawatir mengganggu pelbagai bantuan yang selama ini diberikan ke Indonesia. “Misalnya, (kepentingan) soal haji, bantuan ekonomi dan bantuan di bidang pendidikan,” kata Dawam yang mantan ketua tim penasehat Presiden BJ Habibie itu kepada SH di Jakarta, Kamis (30/1).

 

Saat ini, kata Dawam, terdapat persaingan dominasi dan pengaruh yang sangat kencang antara Kekhalifahan Arab Saudi dengan Kekhalifahan Ahmadiyah yang berpusat di London, Inggris. Persaingan itu, lanjut dia, kemudian berdampak ke banyak negara termasuk di Indonesia.

 

Pendapat itu, kata Dawan, berdasarkan penelitian tesis yang dilakukan Fajar Nugroho, seorang warga Indonesia yang merekam dokumen-dokumen milik badan intelijen negara.

 

Dawam menjelaskan, penelitian tesis itu menyimpulkan bahwa konflik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur politik internasional. “Jadi soal Ahmadiyah itu sebenarnya persoalan politik,” kata Dawam yang belum lama ini menerima penghargaan Yap Thiam Hien 2013–sebuah penghargaan bergengsi bidang HAM di Indonesia.

Ruhut Ambarita

–
Sumber: Sinar Harapan, SHNEWS.CO (rilis: Sabtu, 1 Februari 2014, 13.12 WIB; akses: Senin, 3 Februari 2014, 10.40)